Jakarta - Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini (Rabu, 13/7) mengagendakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap rencana perubahan APBD tahun 2011. Dalam pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa peningkatan alokasi anggaran sedianya harus juga memperhatikan kepentingan publik dimana anggaran dimaksud ditujukan pada program-program prioritas dan pro rakyat.
Dalam pemadangan umum yang dibacakan oleh ketua fraksi H. Matnoor Tindoan, SH, PPP berharap bahwa APBD selain memiliki peran sebagai stimulan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, juga harus mampu mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut dapat tercermin dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya beli masyarakat.
Fraksi PPP berharap peningkatan alokasi anggaran tambahan dalam APBD-Perubahan tahun 2011 ini dapat memperhatikan dan mengacu pada harapan diatas.
Gubernur Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan APBD-Perubahan tahun 2011 berencana meningkatkan alokasi anggaran dari Rp27,88 triliun menjadi Rp30,89 triliun. Besaran alokasi tersebut antara lain untuk meningkatkan anggaran tunjangan bagi guru, tenaga kesehatan, dan berbagai program lainnya.
Fraksi PPP mendukung upaya Gubernur dalam meningkatkan anggaran dimaksud, namun demikian, PPP tetap berpegang pada prinsip bahwa peningkatan alokasi juga harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
Dicontohkan bahwa selama ini besarnya anggaran pendidikan masih terfokus pada pembangunan fisik seperti rehab gedung sekolah, namun disisi lain Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam sepuluh besar hasil terbaik dalam Ujian Nasional tahun 2011 ini, tentu saja bagi PPP ada sesuatu yang harus dibenahi atau diperbaiki dimana orientasi pembangunan diharapkan tidak hanya pada aspek fisik semata namun juga aspek non fisik seperti mutu pendidikan yang baik. (yan)
