Pelayanan Kesehatan di DKI Perlu Dibenahi
Senin, 11 Oktober 2010 16:35 Muhyi
KOPI, Pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta secara umum masih jauh dari harapan masyarakat. Masih banyaknya warga miskin yang tidak mampu untuk berobat dan kurangnya pengetahuan warga tentang pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat DKI Jakarta tentang cara mendapatkan pelayanan kesehatan.Hal ini disampaikan Taufiqurrahman, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat, Sabtu (9/10), saat ditemui pada acara Diskusi tentang kesehatan di Tugu Proklamasi Jakarta yang merupakan rangkaian dari ulang tahun Partai Demokrat yang puncaknya akan digelar tanggal 17 Oktober di Istora Senayan Jakarta.
Mengingat masalah kesehatan merupakan masalah mendasar, kata Taufiqurrahman, DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat selain melakukan kegiatan diskusi, juga menggelar pengobatan gratis kepada warga, donor darah, kerja bhakti, dan penanaman pohon. Bahkan melihat kondisi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta yang masih jauh dari harapan, politisi Partai Demokrat ini mengaku jika ada peluang, ia akan pindah komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesehatan. Ia termotivasi untuk membenahi kesehatan warga DKI Jakarta karena kesehatan menjadi modal kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Taufiqurrahman mengatakan, sekarang ini banyak orang miskin yang tidak mampu tidak memiliki banyak pengetahuannya tentang pelayanan kesehatan. Ketika mereka datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, akhirnya mereka harus berbenturan dengan birokrasi rumah sakit. Begitu pula di dinas kesehatan atau sudin kesehatan, mereka harus berbenturan dengan birokrasi dinas atau sudin kesehatan. Artinya, perlu ada sosialisasi lebih banyak lagi. Saya berharap lebih banyak lagi diskusi seperti ini, lebih banyak lagi informasi yang disebarkan kepada masyarakat tidak mampu tentang bagaimana cara mendapatkan pelayanan kesehatan.
Disinggung mengenai masih banyaknya rumah sakit yang meminta uang jaminan, ia menilai memang masih ada beberapa rumah sakit yang nakal. ”Padahal kalau kita ketahui bahwa sumpah seorang dokter adalah mengabdi kepada kemanusiaan, bukan mengabdi kepada uang. Seharusnya jika ada orang datang ke RS ditanya anda sakitnya apa, bukannya anda punya duit berapa, itu adalah hal yang salah menurut saya. Karena logika saya sederhana, kita sebagai warga DKI Jakarta, kita punya KTP DKI Jakarta, kita bayar pajak, dimana APBD adalah hasil pajak, tetapi kita mau sehat saja susah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti akhir-akhir ini banyak terjadinya bentrokan antar warga. Sangat disayangkan jika energi warga itu habis digunakan untuk bentrokan. Alangkah baiknya jika energi kedua kelompok warga itu digabungkan untuk menghantam orang-orang yang tidak benar dalam menjalankan program pro rakyat dan birokrasi yang korup.
”Saya berharap ke depan, Partai Demokrat ini tampil menjadi partai pelayan yang melayani. Sebagaimana pidato Ketua Umum tadi, Partai Demokrat bukan hanya meminta suara pada saat pemilu, tetapi setelah pemilu menang partai juga harus dekat dengan rakyat, harus menunjukkan bahwa dengan kemenangan partai demokrat, partai demokrat bisa berbuat banyak lagi bagi rakyat,” ujarnya. (my/pewarta indonesia)
