PPP Temukan Tiga Desain Destabilisasi SBY
Desain pertama adalah jalur hukum. Tiga lembaga hukum saat ini sedang transisi
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan mendukung langkah Kepolisian menerbitkan Prosedur Tetap Tindakan Mengatasi Anarki. Protap ini, kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy, menjawab fenomena upaya destabilisasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Desain tersebut diarahkan untuk destabilitas melalui tiga jalur yakni politik, hukum dan keamanan," kata Romy kepada VIVAnews, Rabu 13 Oktober 2010.
Di jalur hukum, potensi terjadi destabilitas dengan adanya transisi pada tiga lembaga proyustisia secara simultan. Pada polri, sedang terjadi proses penggantian kapolri yang proses nominasi calon begitu mendadak. Pada Kejaksaan Agung, belum ada Jaksa Agung definitif sehingga banyak putusan strategis yang tidak bisa diambil. Pada KPK, ada masalah hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dan belum terpilihnya pimpinan definitif.
Pada jalur keamanan, upaya destabilitas melalui serangkaian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti ketegangan bernuansa SARA di Tarakan, Ciketing, Cisalada; ketegangan/ konflik horizontal antar warga di beberapa daerah; perusakan/ penyerangan kantor polisi secara acak; dan terakhir kecelakaan dan pembakaran kereta api.
"Melihat polanya, tidak mungkin hal tersebut semuanya terjadi tanpa pengorganisasian," kata Romy yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.
Sementara di jalur politik, PPP meminta presiden instruksikan peningkatan kewaspadaan nasional dari upaya-upaya merongrong pemerintahan. Presiden juga lebih baik merapatkan barisan dengan seluruh anggota koalisi dengan tidak terjebak melengkapkan gelombang destabilitas ketiga (yaitu jalur politik) dengan melakukan perombakan kabinet.
"Reshuffle juga tidak menjamin peningkatan kinerja kabinet, sehingga fokus pada evaluasi untuk perbaikan ke depan menjadi lebih penting daripada mengganti-ganti orang," kata Romy.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring juga mengimbau semua pihak bersabar dan tidak menempuh cara-cara inkonstitusional untuk mendapatkan kekuasaan. Evaluasi pemerintahan ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi sudah berlangsung 1 tahun.
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan agar para elit berpolitik secara dewasa, jangan menganut filosofi panjat pohon pinang. "Maksudnya, kalau ada orang terpilih jadi pemimpin, lalu pikirannya adalah bagaimana ini supaya jatuh segera atau senang melihat orang gagal. Kalau pemerintahan ini tidak sukses malah ditepuki. Ini menunjukkan bahwa belum ada kematangan dalam berpolitik," katanya.
"Desain tersebut diarahkan untuk destabilitas melalui tiga jalur yakni politik, hukum dan keamanan," kata Romy kepada VIVAnews, Rabu 13 Oktober 2010.
Di jalur hukum, potensi terjadi destabilitas dengan adanya transisi pada tiga lembaga proyustisia secara simultan. Pada polri, sedang terjadi proses penggantian kapolri yang proses nominasi calon begitu mendadak. Pada Kejaksaan Agung, belum ada Jaksa Agung definitif sehingga banyak putusan strategis yang tidak bisa diambil. Pada KPK, ada masalah hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dan belum terpilihnya pimpinan definitif.
Pada jalur keamanan, upaya destabilitas melalui serangkaian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti ketegangan bernuansa SARA di Tarakan, Ciketing, Cisalada; ketegangan/ konflik horizontal antar warga di beberapa daerah; perusakan/ penyerangan kantor polisi secara acak; dan terakhir kecelakaan dan pembakaran kereta api.
"Melihat polanya, tidak mungkin hal tersebut semuanya terjadi tanpa pengorganisasian," kata Romy yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.
Sementara di jalur politik, PPP meminta presiden instruksikan peningkatan kewaspadaan nasional dari upaya-upaya merongrong pemerintahan. Presiden juga lebih baik merapatkan barisan dengan seluruh anggota koalisi dengan tidak terjebak melengkapkan gelombang destabilitas ketiga (yaitu jalur politik) dengan melakukan perombakan kabinet.
"Reshuffle juga tidak menjamin peningkatan kinerja kabinet, sehingga fokus pada evaluasi untuk perbaikan ke depan menjadi lebih penting daripada mengganti-ganti orang," kata Romy.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring juga mengimbau semua pihak bersabar dan tidak menempuh cara-cara inkonstitusional untuk mendapatkan kekuasaan. Evaluasi pemerintahan ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi sudah berlangsung 1 tahun.
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan agar para elit berpolitik secara dewasa, jangan menganut filosofi panjat pohon pinang. "Maksudnya, kalau ada orang terpilih jadi pemimpin, lalu pikirannya adalah bagaimana ini supaya jatuh segera atau senang melihat orang gagal. Kalau pemerintahan ini tidak sukses malah ditepuki. Ini menunjukkan bahwa belum ada kematangan dalam berpolitik," katanya.
Tifatul juga menyampaikan sejauh ini tidak pernah ada larangan untuk unjuk rasa, asalkan tidak anarki. (hs)
VIVAnews
Rabu, 13 Oktober 2010, 08:52 WIB
Arfi Bambani Amri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar