Anggota Fraksi Terbanyak Dukung Angket Pajak

Anggota Fraksi Terbanyak Dukung Angket Pajak

"Golkar berbalik mendukung penuh angket ini, justru setelah Demokrat menarik dukungan."

Rabu, 2 Februari 2011, 15:28 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Bambang Soesatyo (VIVAnews/Adri Irianto)

 

VIVAnews - Usulan Hak Angket Mafia Perpajakan diajukan lagi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat siang ini, setelah minggu lalu sempat dikembalikan akibat adanya penarikan dukungan oleh sebagian inisiator. Tercantum 114 tanda tangan dukungan anggota dewan di atas lembar usulan angket itu.

"Ini belum semua, karena sebenarnya beberapa fraksi mendukung penuh, namun anggotanya belum sempat tanda tangan," kata inisiator angket dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, sesaat sebelum menyampaikan usulan angket tersebut kepada pimpinan DPR.

Berikut rincian penandatangan:
- 75 orang berasal dari Fraksi Golkar
- 15 orang dari PDIP
- 10 orang dari PKS
- 1 orang dari PAN
- 2 orang dari PPP
- 1 orang dari PKB
- 8 orang dari Hanura, dan
- 2 orang dari Gerindra.

Beberapa di antara penanda tangan tersebut mengambil risiko berseberangan dengan sikap resmi fraksi mereka yang tidak mendukung angket pajak. "Saya menanda tangan bukan atas nama fraksi, karena itu hak saya sebagai anggota dewan yang dijamin Undang-undang Dasar dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata  Ahmad Yani, penggagas angket dari PPP.

Yani menjelaskan, inisiator memang hak individu, bukan fraksi. Namun ia mengapresiasi apabila beberapa fraksi menggariskan instruksi tertentu terkait angket itu.

Menurut Sudding, seluruh Fraksi Golkar yang berjumlah 106 anggota, mendukung penuh usul angket. Demikian pula dengan total 94 anggota PDIP, seluruh anggota PKS, seluruh anggota Hanura, dan seluruh anggota Gerindra.

"Golkar berbalik mendukung penuh angket ini, justru setelah Demokrat tiba-tiba menarik dukungannya," kata Bambang Soesatyo, inisiator asal Golkar. Ia menyatakan, Golkar heran dan penasaran dengan sikap Demokrat tersebut, sehingga semakin bertekad untuk membongkar kasus-kasus mafia perpajakan di tanah air. (adi)
• VIVAnews