Brasil Dukung Palestina di PBB

Presiden Brasil Dilma Rousseff 

BRASILIA--MICOM: Presiden Brasil Dilma Rousseff akan mendukung permohonan Palestina atas status kenegaraannya dalam sambutan pada pembukaan perdebatan sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

Juru bicara Rodrigo Baena menyatakan tidak merinci substansi komentar itu. Namun
mencatat kepada wartawan bahwa Brasil adalah salah satu dari beberapa negara yang sudah mempertimbangkan Palestina adalah sebuah negara dan "tidak akan ada perubahan dalam posisi itu."

Baena juga mengatakan, bahwa Rousseff akan mengadakan pembicaraan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, Selasa (20/9) depan, dengan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Meksiko Felipe Calderon.

Pada Rabu, Rousseff akan menyampaikan pidato di Majelis Umum, dan dia akan bertemu dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy serta Perdana Menteri Inggris David Cameron. (Ant/OL-9)


Sumber : www.MediaIndonesia.com
Jumat, 16 September 2011 10:25 WIB

Chavez: Saya Akan Minta PBB Akui Palestina!

Presiden Venezuela Hugo Chavez saat di Gedung PBB, New York (PRWatch)

CARACAS - Presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan dukungannya terhadap Otoritas Palestina yang hendak meminta pengakuan berdirinya Negara Palestina merdeka ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini adalah saatnya bagi Palestina untuk diakui sebagai negara," ujar Chavez, seperti dikutip Maariv, Kamis (15/9/2011).

Palestina pada 23 September mendatang hendak meminta pembaharuan terhadap statusnya di PBB yang saat ini adalah sebagai pengamat, menjadi negara anggota PBB. Mereka juga tengah berjuang mati-matian demi kemerdekaan negaranya.

Meski Amerika Serikat (AS) mengancam akan memveto tindakan Palestina, para petinggi Palestina tetap bersikeras akan meminta pengakuan penuhnya di PBB.

Palestina akan membutuhkan minimal 128 suara dari seluruh negara anggota PBB agar dapat memperbaharui statusnya. Untuk saat ini, Palestina mendapat dukungan dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan juga Uni Afrika.

Rusia dan Arab Saudi bahkan sudah mendukung upaya Palestina meraih kemerdekaannya dan pengakuan di PBB.(rhs)


Sumber : www.okezone.com
Kamis, 15 September 2011 19:03 

Perda Trotoar, 105 Ribu PKL Akan Tergusur

Pedagang Kaki Lima (VivaNews/Nurcholis Anhari Lubis)

Perda Trotoar untuk menertibkan penggunaan ruang publik.

VIVAnews - Rancangan peraturan daerah tentang Perizinan Tempat Usaha mulai disusun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan ruang publik yang tidak terkendali lagi, memaksa untuk segera ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai permasalah ini.

Peraturan ini juga dirancang untuk menertibkan pemakaian ruang publik seperti saluran air, trotoar, Bahu jalan, median jalan. Bila aturan ini diterapkan, maka yang pertama kali harus ditertibkan adalah pedagang kaki lima.

Dari data yang dimiliki Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), saat ini ada sekitar 105.000 pedagan di Ibukota. Sedangkan jumlah anggota resmi organisasi itu tercatat sekitar 32.780 orang. Angka ini tentu fantastis, dan mereka hampir ada di setiap pinggir jalan utama Jakarta. Dan kini mereka siap tergusur.

Seperti dikatakan Ketua APKLI, Hoiza Siregar, fenomena kegiatan perkonomian rakyat kecil memang terus berkembang. Pedagang kaki lima timbul karena kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Juga tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi.

Menurut Hoiza, sebaikan pemerintah melibatkan pedagang untuk menyusun aturan dalam peraturan tersebut. Agar kepentingan masyarakat juga terakomodir.

"Tidak pernah diajak, mereka mana tahu keinginan pedangang dan solusi dari permasalah ini. Semua ini kan kepentingan mereka," kata Hoiza Siregar saat dihubungi VIVAnews.com.

Sejak lama ruas jalan untuk pejalan kaki ini dimanfaatkan pedagang untuk berjualan, yang dulu dikenal dengan pedagang emperan. Aturan mengenai sarana untuk pejalan kaki sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Peraturan pemerintah saat itu menetapkan bahwa setiap jalan yang yang dibangun harus menyediakan saran untuk pejalanan kaki. Lebar ruas jalan itu harus lima kaki atau sekitar 1,5 meter.

Keberadaan pedagang kaki lima memang jadi permasalah. Mulai dari menganggu lalu lintas, pedagang kaki lima kerap membuang limbah dagangan mereka di sungai dan saluran air terdekat.

Tapi keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan, karena harga makanan dan barang dagangan yang mereka jual relatif murah. Dan dengan modal yang tidak besar, banyak orang yang akhirnya tertarik dengan bisnis ini. (adi)


sumber : www.vivanews.com (RABU, 14 SEPTEMBER 2011, 12:41 WIB)

Ibu Hamil Dilarang Tahu Jenis Kelamin Janin

Bukan semata-mata untuk kejutan, tapi demi menekan tingkat aborsi di kalangan wanita.

VIVAnews - Mudah bagi setiap wanita hamil untuk mengetahui jenis kelamin janin yang masih berada di kandungan. Namun, mereka yang bermukim di kawasan Uni Eropa mungkin harus menunggu hingga kelahiran untuk mengetahui jenis kelamin buah hatinya.

Dalam draf aturan yang tengah disusun Dewan Komite Uni Eropa menyebut bahwa dokter dilarang memberikan informasi mengenai jenis kelamin janin kepada pasiennya. Bukan semata-mata untuk kejutan, tapi demi menekan tingkat aborsi di kalangan wanita yang menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu.

Jika aturan itu nantinya berlaku, dokter dan suster atau pekerja medis lainnya di kawasan tersebut akan menghandapi ancaman penjara ketika nekat membocorkan informasi mengenai jenis kelamin janin di kandungan pasiennya.

Rancangan aturan itu juga menuai serangan protes dari sejumlah pekerja medis. Sebab, mengetahui jenis kelamin anak dalam kandungan adalah salah satu hak pasien.

Pendiri situs Mumsnt, yang fokus terhadap pengasuhan anak, Justine Roberts, juga kecewa dengan draf aturan itu. “Saya mengerti banyak masalah dalam area jenis kelamin ini, tapi sangat konyol bila peraturan ini ditetapkan pada negara yang sama sekali tidak menunjukkan adanya masalah ini,” katanya, seperti dikuti dari Telegraph.

Dewan Uni Eropa yang berpusat di Strasbourg memang tidak dapat memaksa semua negara-negara di kawasan tersebut untuk menuruti keinginan mereka. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan politik negara-negara tersebut, dan seringkali berhasil.

Di Inggris, hampir semua wanita hamil mengetahui jenis kelamin anak mereka setelah usia kandungan menginjak 12 minggu. Meski demikian, sejumlah pusat kesehatan sudah menolak memberikan informasi karena takut akan memicu peningkatan kasus aborsi. Salah satunya Colester Hospital Foundation Trust.

Namun, Colester Hospital Foundation Trust telah mengubah kebijakannya bulan lalu setelah seorang ibu hamil mengampanyekan hak untuk mengetahui jenis kelamin janinnya. Kasus dipicu kemarahan Natalie Mann, wanita asal Claton, Essex, yang tak boleh tahu jenis kelamin janinnya yang sudah berumur 20 minggu.

Draft aturan ini akan didiskusikan seluruh anggota dewan yang terdiri dari 318 anggota parlemen dari tanggal 3 hingga 7 Oktober mendatang. (Rudi Bun)

sumber : www.vivanews.com (SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 12:08 WIB)

Dewan Dukung Pemprov DKI Tindak Pengembang Nakal

Upacara Pelantikan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014

JAKARTA  – Upaya Pemprov DKI Jakarta menindak tegas pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) didukung kalangan dewan. Mengingat saat ini masih banyak sarana tersebut yang belum diserahkan untuk dijadikan aset pemerintah daerah.

Meski data yang disampaikan dari masing-masing fraksi berbeda terhadap jumlah pengembang yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut. Dukungan tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Rapat Paripurna Pemandangan Umum Empat Rancangan Peraturan daerah (Raperda) di Lemhanas, Jakarta, Selasa (13/9).

Salah satunya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), yang mengatakan saat ini terdapat 216 pengembang yang masih mangkir dan belum menyerahkan fasos-fasumnya. Dengan rincian, di Jakarta Selatan ada 80 pengembang, Jakarta Utara ada 44 pengembang, Jakarta Barat ada 43 pengembang, Jakarta Pusat ada 28 pengembang dan Jakarta Timur ada 21 pengembang. Fasos-fasum yang belum diserahkan berupa jalan, taman, rumah ibadah dan fasilitasi publik lainnya yang diperkirakan mencapai nilai Rp80 triliun.

“Tungakan fasos-fasum dari pengembang tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan akan sangat signifikan jika dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat,” kata Ichwan Zayadi dalam rapat yang digelar di gedung Lemhanas lantaran gedung rapat paripurna DPRD DKI tengah dalam renovasi.

Bahkan fraksi partai berlambang Ka’bah ini menilai kejahatan terkait fasos-fasum milik Pemprov DKI oleh pengembang sudah sangat canggih dan sistemik. “Bisa dikatakan sudah menjurus kepada kejahatan kerah putih atau white color crime,” ucapnya.

Ironisnya, kasus sengketa lahan fasos-fasum banyak diperkarakan ke ranah hukum di pengadilan dan Pemprov DKI dinyatakan kalah walaupun mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Contohnya terhadap gedung kantor Walikota Jakarta Barat, Jalan S Parman Nomor 2 yang telah disengketakan sejak 2006. Dan akhirnya dimenangkan pengembang.

Contoh lainnya yaitu sengketa warga Meruya Selatan, termasuk perumahan karyawan Pemprov DKI Jakarta dan Puskesmas dengan pengembang PT Portanigra. Selain itu, Pengadilan Jakarta Barat pernah mengeksekusi 7 SD Negeri, 1 SMP Negeri dan dua puskesmas yang merukan aset daerah di Jakarta Barat. “Semua ini terjadi bukan hanya pengawasan yang kurang maksimal namun juga dasar hukum untuk penagihan itu lemah,” tandasnya.

Pasalnya dalam melaksanakan penagihan, hanya berdasarkan SIPPT dan nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur dan pengembang yang menerima SIPPT. Selain itu, tidak sedikit pula pengembang sengaja mengabaikan kewajibannya karena hendak mengeruk keuntungan sepihak.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Fraksi Demokrat, Mirna Destian Na’amin, menyatakan pengaturan yang lebih jelas mengenai fasos-fasum merupakan kebutuhan yang sangat perlu dan mendesak untuk segera disahkan. Kendati demikian, Fraksi Demokrat mengusulkan dalam raperda itu, harus memuat jadwal penyerahan fasos-fasum oleh pengembang. “Harus ada batas waktu bagi pengembang untuk menyerahkan kewajiban fasos-fasumnya. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak menyerahkan maka pemprov dapat melayangkan sanksinya,” tandas Mirna.

Sedangkan Fraksi Golongan Karya (Golkar). Melalui juru bicaranya, Ashraf Ali, menyatakan dibutuhkan pengawasan pembangunan, penagihan dan penindakan terhadap pihak ketiga yang tidak memenuhi kewajibannya.

Disamping itu, perlu dilakukan pelatihan intensif untuk aparat pelaksana baik secara administrasi maupun pengawas di lapangan yang menangani aset daerah. Serta perlu pemberian sanksi kepada para pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(guruh/sir)

Sumber : www.poskota.co.id

Polda Imbau Sekolah Larang Siswa Bawa Kendaraan

JAKARTA - Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris besar Latif Usman, mengimbau sekolah untuk melarang para siswanya membawa kendaraan bermotor. Hal ini perlu dilakukan karena faktor penyebab kecelakaan salah satunya adalah pengemudi yang di bawah umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
"Kalau belum punya SIM maka lebih baik pihak sekolah melarang. Upaya pencegahan di awal lebih baik daripada penindakan oleh polisi," ungkap Latif, Sabtu (10/9/2011), di Polda Metro Jaya, Jakarta.
Apabila masih ada saja siswa yang membandel membawa kendaraan tanpa SIM, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan berupa penyitaan kendaraan. Selanjutnya, pihak orang tua akan dipanggil untuk mengambil kendaraan tersebut tetapi dengan menukarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Karena mereka tidak punya SIM, maka kendaraan lebih dulu disita. Kalau ada STNK, maka STNK-nya kami tahan sebagai penggangi SIM untuk barang bukti penilangan," ucap Latif.
Ia mengatakan, proses hukum terhadap pengemudi di bawah umur yang tidak memiliki SIM itu juga tetap akan dilanjutkan. Namun, proses persidangan tilang nantinya akan disesuaikan dengan aturan peradilan bagi anak di bawah umur.
Tetapi, apabila aksi pengemudi di bawah umur yang tidak memiliki SIM itu sampai menyebkan korban meninggal dunia, maka penahanan terhadap yang bersangkutan bisa saja dilakukan.
"Kalau sampai menghilangkan nyawa orang, proses seperti biasa. Tetap akan ditahan, tetapi peradilannya seperti anak di bawah umur," imbuhnya.
Latif melanjutkan, selama ini pihaknya memang telah melakukan pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Untuk mengurangi pelanggaran, pihaknya akan melakukan beberapa razia secara umum, tidak fokus pada pelajar. Namun, bila pihak sekolah masih terlihat membandel dan tidak mengambil tindakan maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan razia di sekolah.
"Kami akan intensifkan razia, kami harap ini juga bisa mengurangi angka kecelakaan," tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa kecelakaan terjadi dengan melibatkan pelajar yang belum memilki Surat Izin Mengemudi. Seperti yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Lima orang pelajar terlibat kecelakaan di jalan Mampang Prapatan setelah menghadiri acara "sahur on the road".
Dua penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh pelajar kelas 3 sebuah SMA negeri di kawasan Jakarta Selatan tersebut tewas. Diduga, pengendara kendaraan tersebut melakukan kebut-kebutan dan kehilangan kendali yang akhirnya menabrak pembatas jalan. (Sumber: KOMPAS.com,  Sabtu, 10 September 2011 | 17:33 WIB)

Pedagang Binaan UKMP Jaktim Terancam Gulung Tikar

CAKUNG  – Ratusan pedagang kaki lima (K-5) binaan Suku Dinas UKM dan Perdagangan (UKMP) Jakarta Timur di 9 lokasi, terancam gulung tikar karena lokasinya dianggap sudah tidak layak dan mengganggu ketertiban umum.

Ke sembilan JT (istilah lokasi sementara pedagang K-5 binaan Sudin UKM) yakni JT 22 dan 23 di Jalan Basuki Rahmat (Pasar Gembrong-tempat jualan mainan anak-anak) akan dipindahkan ke Pasar Cipinang Besar Utara di RW 01; JT 43 Pasar Subuh Kramat Jati para pedagangnya  diminta masuk ke Pasar Lokbin di Jalan Nusa; JT 51 di Jalan H.Sihmat, Cakung karena berada di tanah sengketa warga; JT 59 dan 60 di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender yang akan terkena pelebaran jalan proyek busway koridor XI (Pulogebang-Kampung Melayu) sedang dicari lokasi penggantinya.

Selanjutnya, JT 61 di Jalan  Perindustrian , Kel.Kebon Pala, Makasar akan dihapus. ”Warga setempat dan pemakai jalan raya menilai keberadaan pasar-pasar tersebut sudah tidak mendukung keadaan wilayah, kemudian sesuai permintaan warga karena banyak terjadi tindak criminal sarang narkoba; seperti di terowongan UKI.”

Lalu, JT 62 di Cililitan Besar, Kel.Kebon Pala, Makasar, banyak pedagang menjadi lokasi tersebut sebagai tempat penyimpanan barang dagangannya (gudang);  JT 64 dan 65 di  Jatiwaringin izinnya diusulkan tidak diperpanjang dan akan ditutup.

Pedagang yang paling banyak bakal tergusur di JT 43 Pasar Subuh yakni sekitar seribuan dari yang resmi 250 pedagang.

Usulan penggusuran itu berasal dari RT dan RW, tokoh masyarakat, dewan kelurahan, serta Polsek setempat lalu disampakian ke kantor kecamatan dengan tembusan Walikota Jakarta Timur.

“Kami tidak anti pedagang kaki lima, sepanjang mereka tertib berjualan dan tidak dipinggir jalan raya,” kata Camat Kramat Jati Drs.Ucok B.Harahap MM, Senin.

“Saya malah mendukung usaha ekonomi kecil, seperti di Kota Bekasi di dalam Stadion. Silahkan jualan di lapangan Hek sebelah kantor kecamatan saya,” jelas mantan plh Camat Jatinegera, kemudian Camat Kramat Jati dan mantan Plh Camat Pasar Rebo ini.

Dalam rapat pembahasan  penetapan lokasi sementara usaha pedagang K-5 yang dipimpin Asisten Perekonomian Kantor Walikota Jaktim Dra.Hj.Soes C. MM, diikuti lima dari 10 camat dan beberapa pejabat terkait. Rapat dilanjutkan hari ini bersama lima camat lainnya.

“Hasilnya akan diusulkan ke Walikota, apakah izinnya JT-JT itu diperpanjang  lagi atau tidak,” ujar sumber Pos Kota. (endang/dms)

Senin, 25 April 2011 - 20:10 WIB

(Sumber : POSKOTA,)

Kaki-5 Ogah Pindah ke Pasar Gembrong

JATINEGARA – Rencana Pemko Jaktim untuk merubah Pasar Gembrong di Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur, menjadi ruang terbuka hijau agaknya menemui kesulitan besar. Pasalnya, meski sudah berulang kali ditertibkan, puluhan pedagang Kaki-5 di sana tetap nekad berjualan.

Pos Kota memantau, selama dua pekan terakhir puluhan pedagang Kaki-5 terlihat berjubel hingga memakan trotoar dan bahu jalan. Mereka tak hanya menjual aneka mainan anak-anak namun ada juga yang menjajakan petasan, kembang api, makanan dan minuman ringan.

Walhasil, lalu lintas di lokasi tersebut pun kembali tersendat. Sebab, banyak pembeli maupun pedagang yang sengaja memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalur tersebut. Padahal Pemko setempat beberapa bulan lalu sempat menertibkan para pedagang dan merelokasi pasar mainanan ini ke Pasar Gembrong Cipinang Besar yang berjarak hanya sekitar 500 meter.

Suwarni, 40, salah seorang pedagang Kaki-5, mengaku terpaksa nekad berjualan di eks pasar yang berdiri di pinggir Jl. Basuki Rahmat tersebut karena menurutnya lokasi ini mudah dijangkau pelanggan. Ia juga mengaku keberatan bila harus berpindah ke Pasar Gembrong Cipinang Besar, karena harus merogoh banyak kocek untuk sewa kios. “Di tempat yang baru harga sewa kiosnya terlalu mahal dan belum tentu laku,” katanya.

Sementara, Eva, 30, pedagang Kaki-5 lainnya, memaparkan lebih senang berjualan di Pasar Gembrong yang lama ini lantaran keuntungan yang didapat lebih besar ketimbang di Pasar Gembrong yang baru. “Di tempat yang baru dagangannya kurang laku, omsetnya cuma dapet Rp250 ribu. Tapi kalo di sini kami bisa ngantongin Rp2 juta per hari terutama pada Sabtu dan Minggu,” ujar pedagang yang sebenarnya sudah memiliki 3 kios di Pasar Gembrong Cipinang Besar.

Menanggapi hal ini, Camat Jatinegara, Muchtar, mengaku sulit mensterilkan wilayah tersebut dari pedagang Kaki-5. Terlebih, sebagian besar pedagang merupakan penduduk setempat. Bahkan, menurut Muchtar, ada oknum pengurus RW setempat yang sengaja mengeruk keuntungan dari keberadaan pedagang Kaki-5 liar ini.

“Begitu kami mau tertibkan dengan mudah mereka mengangkut barang dagangannya ke rumahnya masing-masing,” kata Muchtar, Jumat (9/9).

Muchtar menambahkan, permasalahan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab aparat kecamatan setempat. Namun, sudah menjadi tugas pemkot Jaktim. “Penertiban dan pengawasan harus dilakukan secara terpadu. Penegakan hukumnya juga harus ada dan berjalan secara rutin,” pungkasnya.

Sabtu, 10 September 2011 - 13:44 WIB

(yulian/sir) (Sumber: POS KOTA) 

BOP Naik Pungutan Juga Ada

Belly Bilalusalam - Aggota DPRD Prov. DKI Jakarta

Anggota Komisi E DPRD DKI Belly Bilalusalam prihatin karena sekolah-sekolah di Jakarta masih melakukan pungutan kepada siswanya. Padahal pemerintah telah menaikkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMAN dan SMKN dari Rp 25.000 menjadi Rp 75.000 per siswa.

Menurut Bilalusalam, DPRD menyetujui alokasi dana untuk BOP yang lebih besar dari tahun lalu karena peningkatan BOP diharapkan bisa meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa. Faktanya biaya sekolah meningkat akibat tidak ter bendungnya pungutan-pungutan.

Berdasarkan penelusuran DPRD diketahui bahwa komponen telepon, air, listrik, dan internet (TALI) di sekolah-sekolah dimasukkan dalam BOP. "Sebelumnya, dengan alokasi Rp 25.000 per siswa, komponen itu tidak masuk BOP," kata Bilalusalam di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Sementara itu. Sekretaris Komisi E, Igo Ilham, menyatakan, besarnya BOP seharusnya bisa mengurangi beban biaya sekolah. "Untuk mewujudkan sekolah gratis kalau tidak ada manfaatnya, kita harus bertanya-tanya," katanya terkait dengan BOP yang memicu kontroversi setelah DPRD dituding tidak prorakyat karena dituduh
mengurangi BOP yang diusulkan Rp 75.000 per siswa menjadi Rp 50.000 per siswa.

Igo menegaskan, dalam rapat dengan Dinas Pendidikan DKI, Komisi E mendapatkan penjelasan terkait peningkatan BOP, yang mencapai Rp 75.000 per siswa. Berdasarkan rincian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, diketahui bahwa terdapat pungutan Rp 408.000 per siswa SMAN dan SMKN. Diketahui juga bahwa anggaran BOP adalah untuk membayar TALI, sehingga meski BOP meningkat, manfaatnya menjadi kurang dirasakan masyarakat Jakarta.

Keluhan yang disampaikan orang tua murid terkait dengan pungutan sekolah juga terkait dengan les, yang dinilai menambah beban biaya per siswa. Menurut anggota Komisi E, Rany Mauliani, kewajiban les siswa harus ditempuh karena kalau tidak les pasti ketinggalan pelajaran.

Berdasarkan pantauan Rany, masalah serisu dialami oleh siswa di Jakarta karena guru mengajar tidak tuntas. "Khususnya di sekolah berstandar internasional atau nasional, yang bahasanya Bahasa Inggris karena guru tidak cakap, maka dia mengajar yang dia mengerti, tapi yang tidak mengerti di-lompati. dan diberikan PR kepada siswa dengan harapan siswa itu mengerjakannya di rumah masing-masing, tapi temyata di rumahnya siswa tidak bisa mendapatkan bantuan orang tua siswa karena baik ibu dan bapaknya kerja akibatnya dia harus dibantu pembantu, ya mana mungkin?" katanya

Tingginya biaya pendidikan di SMAN dan SMKN itu, dikeluhkan Darma, orangtua siswa. Sebagai pegawai dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan, Darma, heran dengan tingginya biaya pendidikan di DKI. "Kami sangat gembira BOP dinaikkan, tapi tujuannya harusnya untuk meringankan biaya sekolah, kaku untuk keperluan lain-lain, buat apa BOP? Belum BOS (Biaya Operasional Sekolah), buat apa BOS BOP kalau biaya sekolah masih mencekik, kata warga Pulo Gebang, Jakarta Timur, ini. gjn (Sumber: Berita KOTA)

Wujudkan APBD pro rakyat

Jakarta - Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini (Rabu, 13/7) mengagendakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap rencana perubahan APBD tahun 2011. Dalam pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa peningkatan alokasi anggaran sedianya harus juga memperhatikan kepentingan publik dimana anggaran dimaksud ditujukan pada program-program prioritas dan pro rakyat.
Dalam pemadangan umum yang dibacakan oleh ketua fraksi H. Matnoor Tindoan, SH, PPP berharap bahwa APBD selain memiliki peran sebagai stimulan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, juga harus mampu mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut dapat tercermin dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya beli masyarakat.
Fraksi PPP berharap peningkatan alokasi anggaran tambahan dalam APBD-Perubahan tahun 2011 ini dapat memperhatikan dan mengacu pada harapan diatas.
Gubernur Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan APBD-Perubahan tahun 2011 berencana meningkatkan alokasi anggaran dari Rp27,88 triliun menjadi Rp30,89 triliun. Besaran alokasi tersebut antara lain untuk meningkatkan anggaran tunjangan bagi guru, tenaga kesehatan, dan berbagai program lainnya.
Fraksi PPP mendukung upaya Gubernur dalam meningkatkan anggaran dimaksud, namun demikian, PPP tetap berpegang pada prinsip bahwa peningkatan alokasi juga harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
Dicontohkan bahwa selama ini besarnya anggaran pendidikan masih terfokus pada pembangunan fisik seperti rehab gedung sekolah, namun disisi lain Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam sepuluh besar hasil terbaik dalam Ujian Nasional tahun 2011 ini, tentu saja bagi PPP ada sesuatu yang harus dibenahi atau diperbaiki dimana orientasi pembangunan diharapkan tidak hanya pada aspek fisik semata namun juga aspek non fisik seperti mutu pendidikan yang baik. (yan)

Tumbuhnya Megacity Pemicu Masalah Kesehatan Terbesar

 
Go4HealthyLife.com, Jakarta – Masalah kesehatan yang dihadapi oleh apa yang disebut sebagai megacity atau kota besar seperti Tokyo, Mumbai atau New York, siap menjadi masalah besar bagi kebijakan global seiring dengan bertumbuhnya kota-kota besar di seluruh dunia.

Hal itu diungkapkan para ahli yang menghadiri World Health Summit di Berlin, Jerman, Selasa (12/10), sehubungan dengan semakin menjamurnya kota-kota besar di dunia seiring dengan semakin meningkatnya arus urbanisasi, yang berdampak pada kian meningkatnya masalah kesehatan.

Megacity, yang didefinisikan sebagai kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta, bermunculan di seluruh dunia karena penduduk dunia semakin banyak yang bermigrasi dari kampung halaman mereka dan meninggalkan pekerjaan bercocok tanam menuju pusat-pusat perkotaan yang dianggap lebih menjanjikan.

Akan muncul 27 kota besar di dunia pada 2020, naik dari 19 pada 2007, kata Victor Rodwin, direktur World Cities Project di New York University, dengan sebagian besar proyek terletak di Asia, Amerika Selatan atau Afrika.

Selain itu, kota-kota besar itu sendiri tumbuh pada tingkat yang amat cepat. "Untuk setiap menit saya berbicara, orang baru akan pindah ke Lagos, Kinshasa atau Dhaka," kata Ricky Burdett dari London School of Economics.

Satu dari setiap 25 orang di planet ini akan tinggal di megacity hingga 2025, demikian perkiraan Francisco Armada Perez, seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Isu-isu kesehatan yang ditemukan di tempat lain, semakin parah muncul di megacity. Penyakit seperti AIDS, SARS atau flu burung H5N1 dapat menyebar dengan mudah seperti api, khususnya melalui daerah kumuh, yang merupakan kawasan yang dihuni sepertiga penduduk kota.

Kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk mempercepat penularan tuberclosis (TB), dan ini merupakan tantangan utama lain yang dihadapi petugas kesehatan di kota-kota besar.

Burdett juga menyebutkan bahwa 300 orang meninggal setiap hari dalam kecelakaan mobil di India. "Itu setara dengan sebuah jumbo jet jatuh setiap hari dan tidak ada seorangpun yang pernah membicarakan tentang itu," katanya.

Selain itu, tiga perempat dari emisi CO2 global berasal dari daerah perkotaan, yang berarti bahwa perubahan kecil dalam cara orang di kota besar mengonsumsi energi dapat memiliki efek besar pada perubahan iklim.

"Kami sekarang memiliki masalah baru, bidang studi baru, yang merupakan bidang kesehatan perkotaan," kata Rodwin, berbicara pada sebuah panel tingkat tinggi tentang kota besar.

Namun demikian, masalah kesehatan yang dihadapi di dalam megacity tidak terbatas pada negara berkembang, para ahli mengatakan.

"Jika Anda berjalan melalui daerah-daerah miskin di Paris atau London, Anda dapat menemukan masalah kesehatan yang sama seperti yang Anda mungkin temukan di Mumbai atau Lagos," ujar Alfred Leptospira, dari Institute of Public Health Research di Perancis.

Pada April lalu, WHO meluncurkan kampanye besar untuk "membuka ruang publik untuk kesehatan", dengan mendesak sekitar 1.000 kota untuk menutup sebagian jalan untuk lalu lintas dan mendorong digalakkannya program olahraga di taman-taman kota.

Pada 2009, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, John Holmes, meramalkan kota-kota besar sudah semakin menjadi sasaran "megadisaster" atau bencana besar akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut karena beberapa kota besar terletak di daerah pesisir.

Kondisi yang digambarkan oleh para ahli itu kini juga dialami oleh Jakarta, yang boleh juga disebut sebagai megacity karena penduduknya kini mencapai sekitar 10 juta orang. Bagaimana tidak, berbagai kondisi yang dapat memicu bermacam masalah kesehatan ada di Jakarta, seperti buruknya sanitasi, pengelolaan sampah, menjamurnya kawasan kumuh, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan semakin berkurangnya ruang hijau. (sumber: Go4HealthyLife.com)

Tingkat Kesehatan Warga Meningkat

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

NONSTOP, SEHAT - Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk Jakarta semakin baik. Data statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tahun 2010 menyebutkan, harapan hidup pria di Indonesia mencapai usia 73 dan wanita mencapai usia 80 tahun.
"Semakin tingginya usia harapan hidup menandakan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia termasuk Jakarta semakin membaik," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di kelurahan Kembangan Utara, kecamatan Kembangan, Jum'at (11/3).
Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warganya, diungkapkan Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan dengan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pada layanan puskesmas baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Terbukti, kini puskesmas tingkat kecamatan di Jakarta sudah setaraf dengan rumah sakit tipe D. "Dengan fasilitas lengkap yang dimiliki, pasien cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.000 dan sudah dapat berobat di puskesmas," katanya.
Pada kesempatan itu, Bang Fauzi, sapaan akrabnya juga menuturkan pentingnya menerapkan pola hidup sehat yang salah satunya dengan tetap menjaga lingkungan dengan giat melaksanakan PSN. " Tentu seluruh pimpinan wilayah juga harus aktif memantau wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyakit demam berdarah," tandasnya. (IND/ 14 Maret 2011)

PPP Jakarta Timur Desak Pemerintah Menerbitkan Pelarangan Ahmadiyah di Jakarta

Belly Bilalusalam - Anggota FPPP/Komisi "E" DPRD DKI Jakarta

JAKARTA – Ajaran Ahmadiyah telah dinyatakan sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Keputusan Nomor : 05/Kep/Munas II/MUI/1980. dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa sesuai dengan data dan fatwa yang ditemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Bahkan keputusan MUI tersebut dikukuhkan kembali dengan Fatwa MUI Nomor:  11/MUNAS VII/MUI/15/2005.

Bahkan dalam fatwa tersebut MUI mewajibkan kepada pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Dalam rangka penegakan hukum dan mewujudkan tertib sosial di Jakarta, Belly Bilalusalam selaku ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan pelarangan Ahmadiyah di Jakarta.

”Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus segera merespons berbagai kejadian kekerasan terhadap Ahmadiyah dengan menerbitkan peraturan pelarangan Ahmadiyah di Jakarta untuk menghindari bentrok fisik seperti yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang beberapa waktu lalu”, ujar Belly

Selain itu pemerintah diminta tegas dalam menerapkan SKB 3 menteri dan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyebutkan bahwa  Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dan oleh karena Ahmadiyah dianggap telah melakukan penistaan/penodaan serta menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, maka Ahmadiyah harus dibubarkan.

”Dalam SKB Menteri soal Ahmadiyah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pembinaan atas keputusan dimaksud. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah Kota Jakarta Timur untuk segera melaksanakan isi SKB tersebut dengan membuat pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah di wilayah kota Administrasi Jakarta Timur”, tegas Belly

Lebih lanjut anggota Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta ini menuturkan bahwa pasca kejadian di Cikeusik, Bupati Pandeglang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang untuk menghindari bentrok fisik lanjutan dan dengan demikian ada payung hukum untuk menindak warga Ahmadiyah jika masih terus melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu langkah bupati Pandeglang tersebut dapat diikuti oleh pemprov DKI Jakarta dan pemkot Jakarta Timur dengan menerbitkan peraturan serupa.

”Sebagai partai Islam, kami sangat menghargai kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran dan keyakinannya menurut peraturan perundang-undangan. Dan kami pun menolak aksi kekerasan terhadap perbedaan keyakinan. Akan tetapi dalam kasus Ahmadiyah berbeda, karena dengan keputusan MUI tahun 1980 dan Fatwa MUI tahun 2005 Ahmadiyah dinyatakan diluar Islam dan sesat serta menyesatkan. Untuk itulah kami meminta kepada pemerintah agar bertindak tegas terhadap kasus Ahmadiyah ini”, paparnya. (yan)

Tuntut Status Kependudukan, Warga Tanah Merah Sampaikan Apirasi ke Fraksi PPP DPRD

Jakarta - Sejumlah perwakilan warga Tanah Merah, Jakarta Utara menyampaikan tuntutan agar diberikan status kependudukan ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta. Perwakilan warga dari Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) dan Forum Warga Tanah Merah (Forgatam) di terima oleh anggota fraksi PPP antara lain H. Maman Firmansyah, Belly Bilalusalam dan H. Ichwan Zayadi, SE.


Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan tuntutannya agar segera diberikan status kependudukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat warga telah menempati lokasi tersebut lebih dari 25 tahun.


"Kami meminta kejelasan dan kepastian terkait nasib kami sebagai warga. Kami minta kepada Fraksi PPP agar membantu warga memperoleh status kependudukan yang sudah kami perjuangkan selama puluhan tahun. Entah kapan lagi kami bisa memperolehnya?", ungkap Herman


Warga menilai ada perlakuan diskriminatif kepada mereka, karena tidak memiliki status kependudukan yang ditandai dengan identitas penduduk seperti KTP dan KK, maka warga tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari pemerintah seperti Gakin/SKTM dalam hal kesehatan. 


"Untuk fasilitas warga kami lakukan secara swadaya karena tidak ada bantuan dari pemerintah", kata M. Huda


Fraksi PPP DPRD merespons positif tuntutan warga dan berupaya akan menindak lanjuti keluhan warga kepada pihak-pihak terkait. Fraksi menilai bahwa setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan setara dari pemerintah.


"Kami akan sampaikan aspirasi warga Tanah Merah dalam forum-forum di DPRD agar nasib warga bisa segera mendapatkan kejelasan", kata H. Maman


selain itu, Belly Bilalusalam juga menyampaikan bahwa persoalan warga Tanah Merah ini akan dibicarakan dan dibahas di tingkat fraksi, untuk itu kami diberikan data-data dan informasi yang lengkap untuk dapat kami tindak lanjuti. (yan)

Kanker Serviks – Penyebab, Tanda-Tanda, Cara Mencegah dan Mengobati Kanker Serviks

Sekilas tentang kanker serviks?
Artikel kesehatan kali ini berbicara tentang Kanker Serviks. Kanker Serviks (Cervical Cancer) atau kanker mulut rahim? memang bukan nama yang asing. Terutama bagi kaum wanita merupakan momok paling mengerikan. Berikut 13 fakta tentang kanker serviks yang wajib kita ketahui :
1. Apa itu kanker serviks? kenali dah cegah yuk !
Kanker serviks adalah penyakit kanker yang terjadi pada daerah leher rahim. Yaitu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim. Letaknya antara rahim (uterus) dengan liang senggama wanita (vagina).
Kanker ini 99,7% disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) onkogenik, yang menyerang leher rahim. Berawal terjadi pada leher rahim, apabila telah memasuki tahap lanjut, kanker ini bisa menyebar ke organ-organ lain di seluruh tubuh penderita.
2. Sebeberapa bahaya penyakit kanker serviks ini?

klik untuk zoom

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, saat ini penyakit kanker serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan di dunia. Di Indonesia, setiap tahun terdeteksi lebih dari 15.000 kasus kanker serviks.
Sekitar 8000 kasus di antaranya berakhir dengan kematian. Menurut WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kanker serviks yang tertinggi di dunia. Mengapa bisa begitu berbahaya? Pasalnya, kanker serviks muncul seperti musuh dalam selimut. Sulit sekali dideteksi hingga penyakit telah mencapai stadium lanjut.
3. Apa sebenarnya penyebab kanker serviks ini?
Pertama, kanker serviks disebabkan oleh virus HPV (Human Papilloma Virus). Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe, di mana sebagian besar di antaranya tidak berbahaya dan akan lenyap dengan sendirinya. Jenis virus HPV yang menyebabkan kanker serviks dan paling fatal.Akibatnya adalah virus HPV tipe 16 dan 18.
Kedua, selain disebabkan oleh virus HPV, sel-sel abnormal pada leher rahim juga bisa tumbuh akibat paparan radiasi atau pencemaran bahan kimia yang terjadi dalam jangka waktu cukup lama.
4. Bagaimana cara penularan kanker serviks ?
Penularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual, terutama yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Penularan virus ini dapat terjadi baik dengan cara transmisi melalui organ genital ke organ genital, oral ke genital, maupun secara manual ke genital.
Karenanya, penggunaan kondom saat melakukan hubungan intim tidak terlalu berpengaruh mencegah penularan virus HPV. Sebab, tak hanya menular melalui cairan, virus ini bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Henah lo, mangkanya jangan jajan yaa.
5. Yuk kenali apa saja gejala kanker serviks ini?
Pada tahap awal, penyakit ini tidak menimbulkan gejala yang mudah diamati. Itu sebabnya, Anda yang sudah aktif secara seksual amat dianjurkan untuk melakukan tes pap smear setiap dua tahun sekali. Gejala fisik serangan penyakit ini pada umumnya hanya dirasakan oleh penderita kanker stadium lanjut.
Gejala kanker serviks tingkat lanjut :

• munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan intim (contact bleeding).
• keputihan yang berlebihan dan tidak normal.
• perdarahan di luar siklus menstruasi.
• penurunan berat badan drastis.
• Apabila kanker sudah menyebar ke panggul, maka pasien akan menderita keluhan nyeri punggung
• juga hambatan dalam berkemih, serta pembesaran ginjal.

6. Berapa lama masa pertumbuhan kanker serviks ini?
Masa preinvasif (pertumbuhan sel-sel abnormal sebelum menjadi keganasan) penyakit ini terbilang cukup lama, sehingga penderita yang berhasil mendeteksinya sejak dini dapat melakukan berbagai langkah untuk mengatasinya.
Infeksi menetap akan menyebabkan pertumbuhan sel abnormal yang akhirnya dapat mengarah pada perkembangan kanker. Perkembangan ini memakan waktu antara 5-20 tahun, mulai dari tahap infeksi, lesi pra-kanker hingga positif menjadi kanker serviks.
7. Benarkah perokok berisiko terjangkit kanker serviks?
Ada banyak penelitian yang menyatakan hubungan antara kebiasaan merokok dengan meningkatnya risiko seseorang terjangkit penyakit kanker serviks. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di Karolinska Institute di Swedia dan dipublikasikan di British Journal of Cancer pada tahun 2001.
Menurut Joakam Dillner, M.D., peneliti yang memimpin riset tersebut, zat nikotin serta “racun” lain yang masuk ke dalam darah melalui asap rokok mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi cervical neoplasia atau tumbuhnya sel-sel abnormal pada rahim. “Cervical neoplasia adalah kondisi awal berkembangnya kanker serviks di dalam tubuh seseorang,” ujarnya.
8. Selain perokok siapa saja yang berisiko terinfeksi?
Perempuan yang rawan mengidap kanker serviks adalah mereka yang berusia antara 35-50 tahun, terutama Anda yang telah aktif secara seksual sebelum usia 16 tahun. Hubungan seksual pada usia terlalu dini bisa meningkatkan risiko terserang kanker leher rahim sebesar 2 kali dibandingkan perempuan yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun.
Kanker leher rahim juga berkaitan dengan jumlah lawan seksual. Semakin banyak lawan seksual yang Anda miliki, maka kian meningkat pula risiko terjadinya kanker leher rahim. Sama seperti jumlah lawan seksual, jumlah kehamilan yang pernah dialami juga meningkatkan risiko terjadinya kanker leher rahim.
Anda yang terinfeksi virus HIV dan yang dinyatakan memiliki hasil uji pap smear abnormal, serta para penderita gizi buruk, juga berisiko terinfeksi virus HPV. Pada Anda yang melakukan diet ketat, rendahnya konsumsi vitamin A, C, dan E setiap hari bisa menyebabkan berkurangnya tingkat kekebalan pada tubuh, sehingga Anda mudah terinfeksi.
9. Bagaimana cara mendeteksinya?
Pap smear adalah metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi kanker leher rahim. Namun, pap smear bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Ada pula jenis pemeriksaan dengan menggunakan asam asetat (cuka).
Menggunakan asam asetat cuka adalah yang relatif lebih mudah dan lebih murah dilakukan. Jika menginginkan hasil yang lebih akurat, kini ada teknik pemeriksaan terbaru untuk deteksi dini kanker leher rahim, yang dinamakan teknologi Hybrid Capture II System (HCII).
10. Bagaimana mencegah kanker serviks?
Meski menempati peringkat tertinggi di antara berbagai jenis penyakit kanker yang menyebabkan kematian, kanker serviks merupakan satu-satunya jenis kanker yang telah diketahui penyebabnya. Karena itu, upaya pencegahannya pun sangat mungkin dilakukan. Yaitu dengan cara :

• tidak berhubungan intim dengan pasangan yang berganti-ganti
• rajin melakukan pap smear setiap dua tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual
• dan melakukan vaksinasi HPV bagi yang belum pernah melakukan kontak secara seksual
• dan tentunya memelihara kesehatan tubuh

11. Seberapa penting memakai vaksinasi HPV?
Pada pertengahan tahun 2006 telah beredar vaksin pencegah infeksi HPV tipe 16 dan 18 yang menjadi penyebab kanker serviks. Vaksin ini bekerja dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkap virus sebelum memasuki sel-sel serviks.
Selain membentengi dari penyakit kanker serviks, vaksin ini juga bekerja ganda melindungi perempuan dari ancaman HPV tipe 6 dan 11 yang menyebabkan kutil kelamin. Yang perlu ditekankan adalah, vaksinasi ini baru efektif apabila diberikan pada perempuan berusia 9 sampai 26 tahun yang belum aktif secara seksual.
Vaksin diberikan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu tertentu. Dengan vaksinasi, risiko terkena kanker serviks bisa menurun hingga 75%. Ada kabar gembira, mulai tahun ini harga vaksin yang semula Rp 1.300.000,- sekali suntik menjadi Rp 700.000,- sekali suntik.
12. Adakah efek samping dari vaksinasi ini?
Vaksin ini telah diujikan pada ribuan perempuan di seluruh dunia. Hasilnya tidak menunjukkan adanya efek samping yang berbahaya. Efek samping yang paling sering dikeluhkan adalah demam dan kemerahan, nyeri, dan bengkak di tempat suntikan.
Efek samping yang sering ditemui lainnya adalah berdarah dan gatal di tempat suntikan. Vaksin ini sendiri tidak dianjurkan untuk perempuan hamil. Namun, ibu menyusui boleh menerima vaksin ini.
13. Bisakah kanker serviks disembuhkan?
Berhubung tidak mengeluhkan gejala apa pun, penderita kanker serviks biasanya datang ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah mencapai stadium 3. Masalahnya, kanker serviks yang sudah mencapai stadium 2 sampai stadium 4 telah mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tubuh, seperti kandung kemih, ginjal, dan lainnya.
Karenanya, operasi pengangkatan rahim saja tidak cukup membuat penderita sembuh seperti sedia kala. Selain operasi, penderita masih harus mendapatkan erapi tambahan, seperti radiasi dan kemoterapi. Langkah tersebut sekalipun tidak dapat menjamin 100% penderita mengalami kesembuhan.
Pilih mana? mencegah dengan vaksinasi atau anda memilih pengangkatan rahim, radiasi dan kemoteraphy yang masih juga belum ada jaminan sembuh? Lebih baik mencegah daripada mengobati bukan?
Sumber utama : http://female.kompas.com

Rencana Penerapan Lawan Arah (Contra FLow) Busway dikritik Anggota DPRD

H. Maman Firmansyah
Anggota FPPP/Komisi B
DPRD Prov. DKI Jakarta

Jakarta - Wacana untuk menerapkan lawan arah bagi Bus Trans Jakarta atau dikenal busway menuai kritik dari H. Maman Firmansyah anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa kebijakan tersebut belum tentu efektif untuk mengatasi persoalan lalulintas di jalan dan akan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu perlu dipertimbangkan pula kondisi ruas jalan yang berkurang akibat digunakan untuk busway, "perlu diingat bahwa jalur busway itu menggunakan jalan publik yang diambil, sehingga terjadi penyempitan ruas jalan yang ada", ungkap anggota fraksi Patrtai Perstuan Pembangunan asal Jakarta Utara ini
Permasalahan substansi terkait dengan sistem transportasi makro di Jakarta harus dibenahi dahulu, dan kebijakan busway harus juga dibenahi dan diperbaiki sehingga menjamin kebaikan dan melindungi semua pihak.(yan)

Anggota DPRD DKI Harapkan Rehab Puskesmas Kecamatan Cakung Masuk APBD 2011

Kondisi gedung Puskesmas Kecamatan Cakung yang sudah tidak ideal lagi sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menarik perhatian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Anggota dewan pun mengharapkan, rehab terhadap gedung Puskesmas yang belum standar tersebut dapat masuk dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011.

Masalah ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio dan Belly Bilalusalam, saat mengunjungi Puskesmas Kecamatan Cakung, Rabu (26/5). Ikut mendampingi kedua anggota DPRD tersebut, Wakil Walikota Jakarta Timur Drs. H. Asep Syarifudin, M.Si, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Cakung Dr. Hj. Susi Suzana, beserta jajaran terkait lainnya.

Menurut Dwi Rio, kunjungan mereka berdua merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terkait peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan.  “Hari ini selain Puskesmas Kecamatan Cakung, kami juga mengunjungi Puskesmas Kecamatan Ciracas dan Cipayung. Pada kesempatan ini kami ingin melihat prasarana dan sarana yang ada di puskesmas-puskesmas tersebut,” kata Rio.

Menurut Rio, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, sarana dan prasarana yang layak merupakan hal yang sangat dominan. “Untuk itu kami mendukung agar dilakukan rehab terhadap Puskesmas Kecamatan Cakung mengingat kondisi yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Belly Bilalusalam dan berharap usulan rehab atau pembangunan Puskesmas Kecamatan Cakung dapat masuk dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2011. “Saya berharap usulan yang masuk tidak dicoret,” katanya.

Untuk itu Belly meminta agar jajaran Puskesmas Kecamatan Cakung, Sudin Kesehatan Jakarta Timur maupun instansi terkait lainnya, dapat bertindak proaktif. “Pertajam usulan tersebut agar rehab dapat terealisasi pada tahun 2011 mendatang,” ujarnya.

Menurut Belly, upaya pihaknya untuk mendorong rehab terhadap Puskesmas Kecamatan Cakung semata-mata merupakan bagian tanggung jawab terhadap masyarakat Jakarta Timur. “Apalagi usulan rehab ini sudah diusulkan sejak tahun 2004 lalu, sehingga sangat disayangkan bila tidak dapat teralisasi kembali,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Walikota Jakarta Timur Drs. H. Asep Syarifudin, M.Si, menyambut gembira kedatangan anggota dewan ke wilayah Jakarta Timur tersebut. Inisiatif anggota dewan untuk mengunjungi Puskesmas Kecamatan di Jakarta Timur ini perlu diapresiasi sebagai upaya untuk memacu kinerja jajaran di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.

“Anggota dewan dapat melihat secara nyata kondisi yang ada, sehingga diharapkan masukan-masukan yang didapat di lapangan dapat mendorong peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Wakil Walikota yang didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur H. Endjang Abdullah.

Asep mengatakan, usulan rehab terhadap Puskesmas Kecamatan Cakung telah masuk dalam usulan anggaran tahun 2011. Diharapkan, usulan tersebut dapat terealisasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penilaiannya, pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung secara umum cukup baik. Namun bila melihat sarana dan prasarananya, sudah tidak sangat layak. “Maka untuk itu saya ikut mendorong agar Puskesmas Kecamatan Cakung direhab berat untuk mengotimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Walikota mengaku prihatin, melihat kondisi gedung Puskesmas Kecamatan Cakung yang sudah berusia cukup tua dan tidak sanggup lagi menampung pasien yang datang setiap harinya. “Pada saat jam kerja, mulai Senin sampai Jumat, pasien yang berkunjung mencapai 400-500 orang. Bila melihat kondisi tersebut, Puskesmas Kecamatan Cakung sudah selayaknya direhab agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal,” katanya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Cakung Dr. Hj. Susi Suzana, mengharapkan, bila jadi direhab, pihaknya dapat ikut dilibatkan dalam perencanaan. “Kalau nanti ada pembangunan gedung Puskesmas yang baru, agar dapat dikoordinasikan dengan kami sebagai user,” ujarnya.

Sebagai contoh, dalam hal pengaturan dan penataan ruangan-ruangan yang ada. “Jadi jangan sampai bila nanti jadi, seperti ruangan pelayanannya di lantai bawah, tetapi ruangan apotek di lantai atas karena akan menyulitkan pasien yang berobat,” katanya. (Rodin Daulat/Kominfomas JT)

Pemerintah Gratiskan Biaya Pendidikan Madrasah

Senin, 07 Februari 2011 | 12:02 WIB

 

TEMPO/Nurdiansah

TEMPO Interaktif, SURABAYA - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pemerintah akan menggratiskan biaya pendidikan madrasah mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah. "Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terealisasi," katanya di Surabaya, Senin (7/2).

Menurut Suryadharma Ali, program pendidikan gratis untuk madrasah saat ini dalam kajian final untuk menentukan kekuatan anggaran pemerintah. Sesuai kekuatan anggaran juga akan ditentukan apakah yang digratiskan seluruh madrasah di Indonesia atau hanya sebagian saja.

"Akan kita gratiskan segratis-gratisnya. Sekarang sedang dihitung dari segi anggaran. Apakah keseluruhan atau sebagian dulu, atau Indonesia timur dulu atau timur dan tengah atau seluruhnya," ujarnya.

Suryadharma Ali optimistis, jika program gratis biaya pendidikan madrasah, maka problem pendidikan di Indonesia akan mampu teratasi. Apalagi, mayoritas madrasah saat ini menampung pelajar tidak mampu. "Sebanyak 91,5 persen madrasah itu swasta dan berdiri berdasarkan inisiatif dan perjuangan para kiai untuk membebaskan warga di sekitarnya dari kebodohan," ucapnya pula.

Jika masalah pendidikan madrasah tidak diperhatikan pemerintah, maka akan semakin terpinggir dan hilang, sehingga konsekwensinya tingkat kebodohan akan semakin meningkat. "Apabila madrasah tidak ada, berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan," paparnya.

Kementerian Agama tahun ini menganggarkan dana Rp 27 triliun untuk pendidikan. Selain itu, pada tahun 2010 lalu, Kementerian Agama melounching pendidikan terapan anak harapan dengan menyekolahkan 500 anak jalanan ke beberapa pesantren. FATKHURROHMAN TAUFIQ.

Solusi Ideal Soal Ahmadiyah?

Oleh Salahuddin Wahid

Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang - Jawa TImur

U

ntuk kesekian kali sejak 2003 terjadi kerusuhan dan tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah Indonesia. Bahkan, kali ini memakan korban tiga anggota jemaah itu meninggal.

Di layar TV kita bisa meliha t bagaimana sejumlah besar warga menyerang sejumlah kecil anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sungguh memilukan. Tampak anggota Polri tak berdaya menghadapi serbuan massa karena jumlah mereka tak seimbang dengan jumlah massa. Kepolisian Pandeglang tak mau dianggap telah melakukan pembiaran. Mereka telah mengamankan beberapa tokoh JAI setempat sebagai tindakan antisipasi. Karena jumlah anggota Polri terbatas, tidak bisa mengatasi keadaan. Menurut mereka, menambah tenaga dengan mendatangkan bantuan dari tempat lain membutuhkan waktu lama.

Banyak yang risau terhadap masa depan Indonesia, tak hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, yang hanya bisa berjalan baik jika hukum dapat hadir secara nyata dalam kehidupan. Apa pun bentuk suatu negara, ideologi apa pun yang dianut, apa pun sistem ekonominya, negara hukum adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Kalau dalam kasus Gayus dan lain-lain, hukum tunduk pada uang, kini mungkin hukum tunduk pada tekanan massa.

Tiga masalah utama

Ahmadiyah berada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan JAI diakui secara hukum sejak 1953. Pada era Orde Lama dan Orde Baru tak pernah terjadi konflik fisik antara JAI dan pihak lain. Sering terjadi perdebatan JAI dengan Muslimin, tetapi berjalan dengan tertib. Baru di era Reformasi terjadi begitu banyak tindak kekerasan terhadap mereka. Melihat fakta itu, tentu kita sadar, amat sulit mencari pemecahan masalah keberadaan Ahmadiyah di sini.

Secara garis besar, ada 3 masalah utama yang kita hadapi: 1. Ahmadiyah dalam pandangan umat Islam di Indonesia; 2. Hak hidup JAI di Indonesia; 3. Perlindungan terhadap keamanan warga JAI dan harta mereka. Ketiganya saling berkaitan, terutama butir 2 dan 3. Melihat sudah sekian lama belum ada pemecahan yang bisa menghentikan tindak kekerasan, kita sadar masalahnya memang sungguh amat berat dan rumit.

MUI, Muhammadiyah, NU, dan ormas Islam lain sepakat ajaran Ahmadiyah Qadiyan yang menganggap Ghulam Ahmad adalah nabi tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kebanyakan menggunakan istilah sesat dan menyesatkan. Di kalangan NU ada yang setuju istilah ini, tetapi ada yang tidak. Kelompok yang tak setuju mengusulkan istilah menyimpang. Selain itu, ada tuduhan Ahmadiyah punya kitab suci sendiri, yaitu Al Qur’an yang telah ditambah penafsiran Ghulam. JAI punya masjid sendiri untuk shalat dan tak mau shalat diimami Muslim kelompok lain. Kelompok Ahmadiyah memang ekslusif, tak berbaur dengan umat Islam lain.

Bagi mayoritas umat dan tokoh Islam, Ahmadiyah sudah dianggap bukan Islam lagi. Mereka menganggap Ahmadiyah menodai agama Islam dan menginginkan Ahmadiyah menyatakan diri bukan Islam. Perlu dikemukakan, ada sedikit tokoh Islam yang toleran serta tak punya pendapat dan sikap seperti kelompok mayoritas.

 Hak hidup JAI di Indonesia

Banyak tokoh dan organisasi Islam di Indonesia menganggap Ahmadiyah telah menodai agama Islam dan meminta pemerintah membubarkan JAI berdasar UU No. 1/PNPS Tahun 1965. Banyak aktivis HAM menganggap UU itu tak sesuai dan bertentangan dengan UUD yang telah mengandung substansi HAM. Sejumlah tokoh Islam (antara lain Gus Dur dan Dawam Rahardjo) dan beberapa LSM pegiat HAM mengajukan peninjauan UU itu ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak. Secara hukum dan politis, keberadaan UU ini menjadi makin kuat. Namun, tampaknya pemerintah cenderung tak mau membubarkan JAI.

Ada yang mengusulkan agar Ahmadiyah menyatakan diri bukan Islam. Tentu mereka menolak. Ada yang mengusulkan kita meniru Pakistan sehingga pemerintah yang menyatakan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Rupanya yang mengusulkan ini lupa, Pakistan adalah negara Islam dan kita negara berdasar Pancasila.

Para aktivis dan organisasi pegiat HAM tentu membela hak hidup Ahmadiyah. Menurut mereka, sesuai UUD, warga dan organisasi Ahmadiyah punya hak hidup di Indonesia dan tak boleh dibubarkan atau dibatasi kegiatannya. Mereka menyesalkan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang usul JAI dibubarkan.

Menghadapi banyak faktor yang saling bertentangan dan telah timbul konflik fisik antara JAI dan umat Islam, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung pada 9 Juni 2008, yang terdiri atas enam butir. Bagi pemerintah, SKB itu jalan tengah yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Bagi pegiat HAM, tentu SKB itu tidak ideal.

Inti SKB ada pada butir kedua. Isinya: “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”.

Butir kegita SKB berbunyi: “ Penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya”. Sanksi sesuai SKB bisa dilakukan sesuai UU No. 1 PNPS yang hukuman maksimal bisa berupa pembubaran JAI, yang tampaknya tidak akan dijatuhkan.

Tampaknya sosialisasi SKB itu belum dilakukan secara serius. Mungkin tak banyak camat atau kepala desa yang menguasai SKB dengan baik, termasuk mereka yang daerahnya banyak warga JAI. Bisa jadi banyak juga kapolsek dan kapolres yang tak menguasai. Selain itu, tampaknya ada perbedaan penafsiran terhadap butir-butir SKB, yang bisa berdampak serius. Perlu dilakukan pertemuan untuk membuat penafsiran bersama. Penafsiran bersama itu perlu disebarkan seluas-luasnya supaya tak timbul ketidaksabaran umat Islam di lapisan akar rumput yang menuntut segera dilakukan pembubaran JAI. Ketidaksabaran itu amat berpotensi dihasut siapa pun juga.

Perlindungan warga JAI

Masalah paling mendesak adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada warga JAI dan hak milik mereka. Dahsyatnya serangan 6 Februari 2011 yang bisa dilihat dalam tayangan TV memang menyentuh nurani kebanyakan dari kita, tetapi bukan tak mungkin akan memicu kelompok yang tak mau kompromi dan merasa JAI sudah menodai Islam dan harus dibubarkan. Saya yakin, hampir semuat umat Islam tak ada keinginan melakukan tindak kekerasan. Ada pihak yang memengaruhi mereka sehingga mereka terbawa keinginan tak positif itu. Mungkin mereka merasa sedang berjuang membela Islam yang sedang dirusak JAI. Warga di lapisan akar rumput harus dibina supaya tidak mudah terpengaruh aksi negatif itu.

Tentu ada data tentang konsentrasi warga JAI di berbagai tempat. Di daerah tersebut, kejaksaan, kepolisian, pemda, ulama, dan tokoh masyarakat setempat perlu mengadakan pertemuan untuk membahas potensi kekerasan terhadap warga JAI dan upaya mengantisipasi. Perlu dijelaskan isi dan tafsir yang benar terhadap SKB Ahmadiyah itu. Juga perlu dijelaskan, tindak kekerasan terhadap warga JAI tak sesuai ajaran Islam. Kepolisian di daerah yang banyak dihuni warga JAI juga harus dilatih khusus untuk menghadapi kejadian seperti di Cikeusik, termasuk dalam mekanisme mendatangkan bala bantuan dalam waktu cepat.

Proses hukum harus dilakukan terhadap mereka yang terlibat, khususnya pihak yang menggerakkan massa dan yang terlibat langsung dalam tindak kekerasan yang berakibat meninggalnya tiga korban itu. Harus juga diantisipasi potensi tekanan massa saat persidangan seperti yang terlihat pada persidangan di PN Cibinong terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap hak milik JAI.

(Sumber: Harian KOMPAS, 9 Februari 2011, hal. 6)

Walhi Desak RTRW 2030 Ditunda

07 May 2010 

 

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menunda pengesahan draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 menjadi peraturan daerah.
"Pasalnya, proses perumusan dan penyusunan draf Raperda RTRW DKI Jakarta 2030 itu tidak transparan dan cuma menuruti pesanan," ujar Ketua Walhi DKI Jakarta Ubaidillah kepada wartawan di Sekretariat Walhi, Jakarta, kemarin.Pesanan yang dimaksud Ubaidillah yakni RTRW tersebut cenderung mengikuti kemauan pemodal sehingga ancaman masa depan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan ekologis tidak banyak terakomodasi dalam Perda RTRW DKI Jakarta 2030 itu.
"Kami khawatir praktik penutupan lahan selain mengikuti pemodal juga membuka peluang penggusuran permukiman, manipulasi dan pengalihan fungsi ruang tata hijau (RTH), dan kawasan resapan air sertabadan air seperti telah terjadi selama ini," ujarnya.Selain menunda pengesahan RTRW 2030, Walhi DKI juga meminta Pemprov DKI terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai syarat utama perumusan dan penyusunan RTRW.
"Selama ini kami tidak mengetahui adanya KLHS dalam menyusun Raperda RTRW. Dengan adanya KLHS itu, akan terlihat semua potensi kajian budaya, ekonomi, sosial, lingkungan, transportasi.persebaran penduduk, dan lain-lain," katanya.Karena itu, Walhi mempertanyakan keberadaan KLHS itu. Jika tidak ada KLHS, artinya Gubernur DKI bukannya membangun Kota Jakarta, tetapi malah menghancurkan Ibu Kota."Dengan begitu, draf Raperda RTRW DKI Jakarta 2030 tidak layak untuk dibahas dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) DKI karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan." (Bay/S-8) --sumber: www.bataviase.co.id--

Anggota Fraksi Terbanyak Dukung Angket Pajak

Anggota Fraksi Terbanyak Dukung Angket Pajak

"Golkar berbalik mendukung penuh angket ini, justru setelah Demokrat menarik dukungan."

Rabu, 2 Februari 2011, 15:28 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Bambang Soesatyo (VIVAnews/Adri Irianto)

 

VIVAnews - Usulan Hak Angket Mafia Perpajakan diajukan lagi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat siang ini, setelah minggu lalu sempat dikembalikan akibat adanya penarikan dukungan oleh sebagian inisiator. Tercantum 114 tanda tangan dukungan anggota dewan di atas lembar usulan angket itu.

"Ini belum semua, karena sebenarnya beberapa fraksi mendukung penuh, namun anggotanya belum sempat tanda tangan," kata inisiator angket dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, sesaat sebelum menyampaikan usulan angket tersebut kepada pimpinan DPR.

Berikut rincian penandatangan:
- 75 orang berasal dari Fraksi Golkar
- 15 orang dari PDIP
- 10 orang dari PKS
- 1 orang dari PAN
- 2 orang dari PPP
- 1 orang dari PKB
- 8 orang dari Hanura, dan
- 2 orang dari Gerindra.

Beberapa di antara penanda tangan tersebut mengambil risiko berseberangan dengan sikap resmi fraksi mereka yang tidak mendukung angket pajak. "Saya menanda tangan bukan atas nama fraksi, karena itu hak saya sebagai anggota dewan yang dijamin Undang-undang Dasar dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata  Ahmad Yani, penggagas angket dari PPP.

Yani menjelaskan, inisiator memang hak individu, bukan fraksi. Namun ia mengapresiasi apabila beberapa fraksi menggariskan instruksi tertentu terkait angket itu.

Menurut Sudding, seluruh Fraksi Golkar yang berjumlah 106 anggota, mendukung penuh usul angket. Demikian pula dengan total 94 anggota PDIP, seluruh anggota PKS, seluruh anggota Hanura, dan seluruh anggota Gerindra.

"Golkar berbalik mendukung penuh angket ini, justru setelah Demokrat tiba-tiba menarik dukungannya," kata Bambang Soesatyo, inisiator asal Golkar. Ia menyatakan, Golkar heran dan penasaran dengan sikap Demokrat tersebut, sehingga semakin bertekad untuk membongkar kasus-kasus mafia perpajakan di tanah air. (adi)
• VIVAnews